Banner Disperindag 2021 (1365x260)

BPKP Minta Pemda Koordinasi Terkait Pengelolaan Keuangan Beresiko Hukum

BPKP Minta Pemda Koordinasi Terkait Pengelolaan Keuangan Beresiko Hukum
Foto: BPKP Minta Pemda Koordinasi Terkait Pengelolaan Keuangan Beresiko Hukum.

Gemasulawesi- BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah, Evenri Sihombing meminta Pemda melakukan koordinasi terkait pengelolaan keuangan bermasalah dan beresiko secara hukum.   

“Saya melihat, nanti kalau sudah bermasalah dan beresiko secara hukum baru datang ke kantor. Seharusnya panggilan pertama dan kedua, segera berdiskusi bersama Inspektorat dan BPKP. Kalaupun ada kesalahan, Inspektorat dan BPKP punya masukan. Sehingga masih bisa dilakukan pencegahan dan pembinaan,” ungkap Kepala BPKP perwakilan Sulawesi Tengah, Evenri Sihombing saat berkunjung ke Parigi Moutong, Selasa 14 September 2021.

Dia menyebut, tidak jauh berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tugas dan fungsi BPKP hampir 70 persen melakukan pencegahan.

Baca juga: BPKP Evaluasi Progres Program Stunting Parigi Moutong

Hal itu, seharusnya dimanfaatkan Pemda untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan.

“Tapi kenyataannya, saya yang baru sebulan di Kota Palu ini, belum dimanfaatkan sama teman-teman Pemda,” ucapnya.

Dia mengatakan, BPKP saat ini berbeda dengan sebelumnya, yang masih memeriksa laporan keuangan dan masih memberikan orbit reguler setiap tahunnya.

BPKP baru akan melakukan pemeriksaan kecuali mendapatkan instruksi dari Presiden, KPK, Kejaksaan, Kepolisian atau Bank Dunia.

“Kalau Presiden dan lembaga meminta untuk melakukan audit, baru kami lakukan. Tetapi bukan lagi memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” sebutnya.

Sehubungan dengan WTP ini, ada beberapa hal yang harus dipahami.

Menurut dia, meskipun daerah telah dinyatakan WTP, tetapi ternyata disatu sisi dalam sistem pengendalian intern pemerintah masih berada di level dua.

“Jadi kalau level dua dari level lima, sebenarnya dari teori akuntansi dalam referensi buku serta hasil penelitian belum bisa dikatakan WTP,” kata dia.

Dia berpendapat, pemberian WTP pihak BPK kemungkinan, agar Pemda bersemangat dalam pengelolaan keuangan.

“Jadi, mohon bapak ibu dilakukan resionalisasi terhadap usulan usulan anggaran kita,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Parigi Moutong, Badrun Nggai mengatakan, Pemda Parigi Moutong telah melakukan kerjasama dengan BPK, terkait pengelolaan keuangan. Seperti dana Covid19 diserahkan untuk mengawasinya.

“Saya sangat bersyukur dengan kedatangan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah di daerah kita, memberikan arahan serta pencerahan kepada kita semua dan Inshaallah apa yang disampaikan tadi akan lebih meningkatkan koordinasi kita,” tutupnya. (***)

Baca juga: BPKP Gelar Bimtek Manajemen Risiko di Parigi Moutong

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post