BPKAD Jawab Pansus Ranperda LPJ APBD 2018 Parimo

1
111
BPKAD Jawab Pansus Ranperda LPJ APBD 2018 Parimo BPK RI
BPKAD hadiri rapat Pansus LPJ APBD Parimo (Foto: Ist)

Parimo, gemasulawesi.comBPKAD Kabupaten Parimo, Provinsi Sulteng menjawab secara umum atas pandangan Pansus DPRD Ranperda LPJ APBD Parimo Tahun 2018.

Hal tersebut terungkap dalam pantauan gemasulawesi.com pada rapat lanjutan Pansus Ranperda LPJ di ruang rapat DPRD Parimo, Jumat, 14 Juni 2019.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh I Made Yastina selaku Ketua Pansus didampingi Arif Alkatiri, Sekretaris Pansus.

Nampak Kepala BPKAD, Yusrin Usman, menghadiri langsung rapat yang juga dihadiri oleh perwakilan Bappelitbangda dan Inspektorat Parimo.

“Laporan setelah audit BPK-RI belum lama ini, mengungkap pendapatan daerah tidak mengalami perubahan,” ungkap Yusrin Usman.

Ia melanjutkan, sektor belanja daerah yang mengalami perbedaan sehingga berpengaruh pada Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).

Terutama yang paling signifikan mempengaruhi laporan keuangan secara umum adalah sektor dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Namun, jumlah Silpa dalam laporan APBD Parimo 2018 terbilang sedikit hanya berkisar 30 Juta Rupiah.

“Dari sisi pendapatan asli daerah, kontribusi pemasukan terbesar adalah dari BLUD Rumah Sakit,” jelasnya.

Berikutnya, APBD Parimo yang bersumber dari dana perimbangan dari pusat, terdapat perubahan setelah ada edaran surat PMK.

Kemudian, pendapatan dari beberapa DAK dan bantuan Porprov Sulteng VIII yang belum terealisasi.

Sedangkan untuk dana bagi hasil, pihaknya mengalami  kendala informasi bagi hasil pertambangan dari Provinsi Sulteng.

“Terkait masih adanya utang dari Rumah Sakit, Pemda hanya berharap pada Silpa yang terbatas,” tegasnya.

Sehingga, pihaknya berharap ada sektor pendapatan daerah yang bertambah atau pilihannya, utang dibayarkan pada tahun berikutnya.

Anleg DPRD Minta BPKAD Optimalisasi APBD Parimo

Menanggapi hal tersebut, Arif Alkatiri Sekretaris Pansus, meminta ada optimalisasi anggaran daerah, agar tidak terjebak dengan kebiasaan perubahan anggaran dari pusat.

Sama halnya dengan Arif Alkatiri, Ketua Pansus I Made Yastina mengungkapkan, perlu ada pembenahan dari sisi perencanaan pendapatan daerah.

Menurutnya, Pemda perlu mempertimbangkan investasi daerah agar ada peningkatan PAD Parimo kedepannya.

Akhirnya, rapat Pansus LHP BPK-RI dan Ranperda LPJ APBD 2018 Parimo, mengagendakan rapat lanjutan penjelasan tiap OPD.

Penjelasan secara detail terkait laporan hasil pemeriksaan BPK-RI perwakilan Provinsi Sulteng.

Laporan: Muhammad Rafii

 

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan