BPK Rekomendasikan Black List Perusahaan Konstruksi Bermasalah

0
201
BPK Rekomendasikan Black List Perusahaan Konstruksi Bermasalah
Ketua Pansus LHP BPK, I Made Yastina

Parimo, gemasulawesi.comBPK rekomendasikan memblack list perusahaan konstruksi dengan pengerjaan proyek bermasalah di Parimo.

Hal tersebut terungkap dalam rapat Pansus LHP BPK di ruang rapat DPRD Parimo, beberapa waktu lalu.

Beberapa Anleg DPRD Parimo, mengungkapkan terdapat beberapa perusahaan jasa konstruksi bermasalah dari tahun ke tahun.

“Perusahaan konstruksinya itu-itu saja yang punya temuan BPK sebagaimana LHP sebelumnya,” ungkap Anleg DPRD Parimo, Alfred Tonggiro.

Kemudian hal tersebut menjadi tanda tanya penyebab adanya kejadian berulang setiap tahunnya.

Berikutnya, dalam rapat terungkap beberapa Anggota legislatif (Anleg) DPRD Parimo meminta OPD menyajikan data pihak ketiga tersebut.

Sehingga kata Alfred Tonggiro, sebaiknya Pansus merekomendasikan untuk melaksanakan sesi khusus membahas temuan teknis LHP BPK bersama OPD terkait.

“Kalau hal itu terus berulang, dapat merugikan APBD Parimo, karena terkesan tidak maksimal penggunaan anggarannnya,” tegasnya.

Pansus Akan Desak OPD Jalankan Rekomendasi BPK

Pansus LHP BPK akan mendesak setiap OPD Parimo menjalankan rekomendasi BPK untuk memblack list perusahaan konstruksi bermasalah.

Dikonfirmasi beberapa media di Kantor DPRD, Ketua Pansus LHP BPK, I Made Yastina, mengatakan akan segera mengadakan rapat lanjutan dengan OPD.

“Ada sesi yang akan kami jadwalkan bersama OPD teknis, agar terungkap dengan gamblang semuanya,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, perlu dijelaskan secara detail perusahaan konstruksi siapa saja yang dimaksud dalam LHP BPK.

Rekomendasi BPK harus dijalankan untuk memblack list pihak ketiga atau kontraktor yang selalu mendapat temuan dalam setiap tahunnya.

“Hanya saja, sesi sidang yang saat ini berjalan, hanya sebatas mencocokkan keterangan dari OPD terkait, mengenai besaran temuan anggaran dalam LHP BPK,” jelasnya.

Tujuan rekomendasi, agar dapat memberikan sanksi, berupa tidak diberikan lagi kepercayaan mengerjakan proyek lingkup Pemda Parimo.

Selain sanksi black list, BPK rekomendasikan kewajiban pengembalian temuan, dibebankan kepada pelaksana jasa konstruksi tersebut.

Kesimpulan rapat, OPD terkait akan segera mempersiapkan data yang direkomendasikan oleh Pansus pada rapat mendatang.

Baca juga: BPKAD Jawab Pansus Ranperda LPJ APBD 2018 Parimo

Laporan: Muhammad Rafii

Tinggalkan Balasan