Ilustrasi
SHARE

Dugaan lolosnya pengurus Parpol menjadi anggota Komisioner Kabupaten Parigi moutong (Parimo) menguat.

Parimo, gemasulawesi.com- Blunder Tim seleksi KPU Parimo akibat meloloskan salah seorang yang diduga adalah pengurus pada salah satu Partai politik (Parpol) dalam seleksi menjadi hot issu di Parimo.

Berdasarkan penelusuran gemasulawesi.com persoalan keaktifan salah seorang anggota komisioner KPU Parimo berinisial THR sebagai pengurus partai demokrat pada tahun 2017 diketahui berdasarkan dokumen Verifikasi faktual (Verfal) partai demokrat oknum komisioner dimaksud telah lolos Verfal dan Memenuhi Syarat (MS).

Dalam dokumen milik demokrat tersebut dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dipastikan milik THR setelah dicocokkan dengan nomor NIK yang tertera pada KTP.
Sayangnya, belum ada pihak dari peserta seleksi komisioner lainnya yang mau berkomentar terkait persoalan tersebut.

Berdasarkan hasil konfirmasi gemasulawesi.com dari Ketua Timsel untuk komisioner KPU Parimo, Dr Ir Adam Malik mengatakan, pihaknya hanya bersifat tidak aktif.

“Kita hanya membantu KPU RI dalam menyeleksi, sebelum diumumkan ada yang namanya proses uji publik pada saat itu terkait nama THR tidak ada tanggapan ataupun informasi yang masuk ke Timsel sehingga diloloskan,” terangnya.

Adapun kata dia, jika kemudian persoalan tersebut diketahui setelah proses seleksi selesai maka itu bukan lagi menjadi kewenangan Timsel untuk memproses tetapi menjadi wilayah kebijakan dari KPU Provinsi untuk menindaklanjuti.

Ia menambahkan, karena KPU Provinsi yang melantik maka tentunya mereka juga memiliki kewenangan membatalkan bila kemudian ternyata terbukti melanggar aturan.

Sementara itu Ketua KPU Provinsi Tanwir Lamaming yang dikonfirmasi terkait persoalan tersebut mengaku telah meminta klarifikasi dari THR dan menurutnya diakui pernah terlibat dalam pengurusan partai pada tahun 2009.

“Setelah itu menurutnya tidaK lagi terlibat secara aktif dalam pengurusan partai,” tegasnya.

Sejauh ini kata dia, pihaknya belum melihat atau menerima SK dari parpol mana THR terlibat.

Ia juga mengaku heran, kenapa THR bisa lolos jika benar telah menjadi pengurus Parpol hingga sekarang atau belum melewati masa lima tahun dari kepengurusan Parpol.

“Kadang juga parpol dalam memasukkan nama tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu ke yang bersangkutan, sehingga saat Verfak tidak jarang ditemukan ada nama PNS tercantum sebagai pengurus Partai,” tutupnya.

Diketahui berdasarkan PKPU nomor 7 tahun 2018 tentang seleksi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota pada BAB II Pasal 5 poin (i) disebutkan telah mengundurkan diri dari pengurusan partai paling singkat lima tahun pada saat mendaftar sebagai calon.

Laporan: Muhammad Irfan


SHARE

Tinggalkan Balasan