Banner Disperindag 2021 (1365x260)

BKN Keberatan Kesimpulan Ombudsman Terkait AsesmenTWK KPK

KPK Tolak Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawai, Ini Alasannya
Foto: Pegawai KPK.

Gemasulawesi- BKN keberatan kesimpulan Ombudsman, terkait pihaknya tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan asesmen TWK KPK.

“Kami, BKN menggunakan hak untuk menyampaikan keberatan atas pernyataan ORI atas kesimpulan menyatakan terjadi malaadministrasi dalam proses pelaksanaan alih status pegawai KPK menjadi ASN,” ungkap Wakil Ketua BKN Supranawa Yusuf, dalam jumpa pers secara daring, Jumat 13 Agustus 2021.

Dia menyebutkan, surat tanggapan BKN keberatan kesimpulan Ombudsman terkait asesmen TWK KPK itu sudah dikirimkan kepada Ketua Ombudsman RI, Jumat 13 Agustus 2021.

Baca juga: Dugaan Pelecehan Seksual, Kepala MAN Serdang Bedagai

BKN mengklaim memiliki program terkait tindakan korektif yang disarankan Ombudsman RI (ORI) dalam hal penelaahan dan penyusunan peta jalan (road map) berupa mekanisme, instrumen, dan penyiapan asesor terhadap pengalihan status pegawai menjadi ASN.

Dia menjelaskan, tindakan korektif itu sebenarnya sudah termuat dalam rencana strategis (renstra) BKN tahun 2020-2024.

“Bisa saya sampaikan, sesungguhnya kalau bisa berterus terang, ada atau tidak adanya tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman, sesungguhnya BKN sudah punya program-program itu,” ujarnya.

Dalam program dimaksud, sudah memuat penguatan hukum dalam perumusan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Baca juga: KPK Warning Kemendikbudristek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Penguatan hukum Regulatory Impact Assessment (RIA)

Dalam penguatan hukum itu, ada Regulatory Impact Assessment (RIA) atau penilaian dampak suatu peraturan.

“Dalam RIA, BKN harus melakukan evaluasi, review, terhadap peraturan perundang-undangan yang ada terutama dilihat dari sisi dampaknya. Dari hasil RIA ada rekomendasi dan tindak lanjut yang berimplikasi terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang kepegawaian,” imbuhnya.

Baca juga: KPK Tolak Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawai, Ini Alasannya

Kemudian, penguatan hukum juga memuat naskah akademik terhadap kebutuhan peraturan atau kebijakan yang belum ada berdasarkan aturan saat ini. Dalam materi ini termasuk pengalihan status kepegawaian.

“Sesungguhnya tidak saja pengalihan dari non-ASN jadi ASN, tetapi juga berlaku sebaliknya dari ASN jadi non-ASN. Seperti yang terjadi di Bulog,” ucapnya.

Sebelumnya, Ombudsman memberikan sejumlah saran perbaikan kepada Presiden Jokowi terkait dengan maladministrasi pelaksanaan asesmen TWK KPK. (***)

Baca juga: Lolos TWK, 1271 Pegawai KPK Resmi Dilantik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post