Biayai PPPK, Pemda Parimo Bakal Siapkan Anggaran 13 Miliar Rupiah

Asumsi Biayai 400 Tenaga PPPK

3
189
Biayai PPPK, Pemda Parimo Bakal Siapkan 13 Miliar Rupiah
Illustrasi PPPK Parimo

Parimo, gemasulawesi.com Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Parigi moutong siapkan 13 Miliar Rupiah, untuk biayai tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak atau PPPK.

Hal itu disampaikan Kepala badan (Kaban) BKPSDM Parimo, Ahmad Saiful, kepada gemasulawesi.com, saat ditemui diruang kerjanya, Rabu, 7 November 2019. Ia mengatakan, anggaran itu disiapkan dalam postur APBD Parimo tahun 2020.

“Pemda dan DPRD Parimo menyatakan diri sanggup untuk membiayai tenaga PPPK, saat pengusulan Analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), yang dibutuhkan daerah, kepada Menpan beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Berdasarkan asumsi anggaran sementara kata dia, Kabupaten Parimo harus menyiapkan akan sekitar 13 Miliar Rupiah setiap tahunnya, untuk membiayai sekitar 400 orang tenaga PPPK.

Baca juga: Parimo Dapat Jatah 139 Formasi Guru CPNS 2019

Menurut dia, selain untuk memenuhi kebutuhan daerah, adanya penerimaan tenaga PPPK dianggap sebagai solusi atas anggapan Menpan terkait tenaga honor Kategori satu (K1) dan Kategori dua (K2) yang sudah dihapuskan.

“Usulannya kan sudah ada, dari 600, yang akan di biayai dari pemerinta pusat melalui APBN yaitu CPNS sebanyak 200. Jadi, sekitar 400 sisanya itu akan dilaksanakan dengan seleksi PPPK,” terangnya.

Namun tutur dia, jumlah tersebut masih harus menunggu penetapan dari Menpan. Sehingga, masih dimungkinkan terjadi pengurangan formasi untuk seleksi PPPK.

Lanjut dia, syarat penerimaan PPPK sendiri yaitu, minimal latar belakang pendidikan Diploma tiga (D3) untuk kategori tenaga kesehatan. Sementara, untuk keguruan dan tenaga teknis, minimal pendidikannya harus Strata satu (S1).

Baca juga: Ingin Layanan Kependudukan Hanya Sepuluh Menit? Ini Syaratnya

“Selain menunggu jadwal seleksi dari Menpan, kami juga menunggu penetapan formasi dari Menpan lagi, berapa yang akan ditetapkan untuk seleksi tenaga PPPK nanti, jika jumlahnya sesuai dengan yang kita usulkan. Yah, Alhamdulillah, namun bisa juga berkurang dari 400 orang,” jelasnya.

Seleksi PPPK ini kata dia, juga membuka kesempatan bagi mereka berstatus honor daerah yang nota bene merupakan anak daerah Kabupaten Parimo, untuk mendapatkan karir yang lebih baik di pemerintahan.

“Pokoknya siapa saja minimal pendidikan mulai dari Diplomat (D3), boleh mendaftar nanti, dengan catatan berdomisili Parimo,” tuturnya.

Diketahui, tahun 2020 nanti, pemda Parimo berencana melakukan perampingan jumlah tenaga honor yang ada di lingkup Pemda Parimo saat ini.

Baca juga: Parimo Raih Penghargaan Poligon Dari Pemprov Sulteng

Terkait hal itu, Ahmad Saiful, membenarkan hal itu. Dia mengungkapkan, pihak Organisasi tata laksana (Ortal) Parimo, saat ini sedang melakukan kajian terkait Anjab dan ABK yang dibutuhkan setiap (Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Parimo.

“Itu yang sementara dikaji bagian Ortal, dan ini atas perintah Bupati. Bayangkan saja, pembiayaan daerah melalui APBD untuk Honorer daerah yang berjumlah sekitar 3000 orang,” terangnya.

Dia mencontohkan, berdasarkan Anjab dan ABK, BKPSDM sebenarnya hanya membutuhkan sekitar 13 tenaga honor. Namun faktanya, jumlah tenaga honor di OPD itu hingga saat ini tercatat sekitar 40 orang.

Dia mengatakan, seluruh OPD akan melakukan seleksi, bagi tenaga honorer yang akan di perpanjang kontraknya di tahun 2020.

“Akhirnya, kebanyakan cuma nongkrong saja di kantor, karena tidak ada yang mau kerja atau ada pekerjaan tapi tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Jika OPD lain belum melaksanakan itu, tahun depan kami akan laksanakan,” tegasnya.

Baca juga: Rekrutmen CPNS 2019, Mamuju Sulawesi Barat Dapat Kuota Delapan Formasi Guru

Laporan: Ahmad Nur Hidayat

3 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan