Benih Kedelai Pengadaan DTPHP Parimo Diduga di Korupsi

0
127
Benih Kedelai
salah satu lahan kelompok penerima benih kedelai yang gagal tanam (foto dokumentasi gemasulawesi)

Parimo, gemasulawesi.com- Benih kedelai pengadaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) di Kabupaten Parimo Provinsi Sulteng tahun anggaran 2018 bersumber dari APBN diduga di korupsi.

Pasalnya, dari pantauan gemasulawesi.com di areal lahan penerima bantuan benih kedelai, terkuak fakta DTPHP Parimo terkesan asal tunjuk kelompok tani penerima bantuan.

Penelusuran media ini, ditemukan sejumlah kejanggalan terkait pengadaan benih dimaksud, ada kelompok yang beranggotakan dari desa lain.

Selain itu ada juga kelompok yang mengaku benih kedelai bantuan tersebut sama sekali tidak tumbuh saat ditanam.

“Karena gagal tanam, pihak Dinas melalui UPTD menarik benih tersebut, dengan alasan akan diganti dengan benih baru. Tapi faktanya hingga tahun 2019 tidak pernah muncul benih penggantinya,” ungkap salah seorang petani yang minta namanya tidak disebutkan.

Dari sejumlah titik yang dikunjungi langsung tim gemasulawesi.com tidak ada satupun kelompok berhasil menanam benih kedelai bantuan di tahun 2018.

Parahnya, ada bantuan benih kedelai akibat gagal tanam dijual oleh kelompok tani ke pabrik tahu, bahkan UPTD terlibat langsung menjual bibit itu.

“Saya tidak tahu pasti bagaimana prosedurnya, tugas saya hanya mencairkan, uangnya dipegang kepala UPTD dan Ketua kelompok,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP), Nur Hidayah Rahma, Kabupaten Parimo kepada gemasulawesi.com, di ruang kerjanya, Senin, 25 Maret 2019, menolak untuk memberikan informasi terkait anggaran maupun jumlah kelompok penerima bantuan.

“Kami tidak bisa memberikan data kelompok tani penerima bantuan tahun 2018 silam,” elaknya.

Namun demikian kata dia, pada tahun anggaran 2018, Kabupaten Parimo menerima bantuan benih kedelai untuk lahan seluas 1000 hektar.

Ia melanjutkan, pihaknya menolak memberikan informasi tambahan terkait jumlah kelompok tani penerima bantuan benih.

“Pengadaan merupakan kewenangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulteng,” kilahnya.

Baca Juga: “Tidak Jera”, DTPHP Tetap Lanjutkan Proyek LLT Kedelai Tahun 2019

Laporan: Muhammad Rafii

Tinggalkan Balasan