Bawaslu Bidik Istri Bupati Parimo

0
60
SHARE

Laporan: Daniel

Parimo, Gemasulawesi- Istri Bupati Kabupaten Parimo, Noorwachida Prihantini Tombolotutu, kini dalam bidikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Parimo. Atas dugaan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye pemilihan calon Anggota Legislatif (Anleg) periode 2019 – 2024.

Noorwachida Prihantini, yang telah resmi masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pemilihan Anleg Propinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pilih (Dapil) Kabupaten Parimo. Juga masih merupakan ketua pada sejumlah organisasi penerima dana hibah bersumber baik dari APBD. Hal tersebut kini masuk dalam daftar investigasi Bawaslu terkait dugaan potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Istri Bupati Parimo.

Noorwachida juga disebut sebut memanfaatkan kekuasaan Bupati Parimo yang notabene adalah suaminya untuk dapat dilibatkan dalam salah satu kegiatan seremoni yang dilaksanakan oleh salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekelas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) pada kegiatan Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sekitar dua pekan kemarin.

Kepada media ini, Koordinator Divisi Penanganan Pelangaran Bawaslu Parimo, Iskandar Mardani ditemui, Senin 4 Desember 2018 membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti dari hasil investigasi yang kemudian di lakukan validasi untuk di inventarisir dan di serahkan kepada Bawaslu Propinsi Sulawesi Tengah.

“Jadi investigasi itu, cara yang dilakukan Bawaslu, untuk mengumpul bukti, Alhamdulilah, bukti sudah terkumpul melalui SK dan aturan – aturan terkait yang menjelaskan penggunaan anggaran,” ujarnya.

Sehingga kata ia, pihak Bawaslu Parimo belum dapat menyimpulkan apakah Noorwachida Prihantini telah melanggar pasal 280 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurutnya, keterlibatan para Noorwachida di berbagai kegiatan yang dilaksanakan OPD yang diparimo, tidak dikatakan pelanggaran kampanye selama tidak melakukan unsur – unsur kampanye dalam kegiatan tersebut.

“Saya pikir hal itu tidak masalah, selagi tidak terdapat unsur – unsur kampanye, kampanye ini kan harus ada STTP dari kepolisian,” pungkasnya.   

Sebelumnya, berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, terungkap masih belum mundur nya Noorwachida Prihartini dari sejumlah organisasi penerima hibah yang bersumber dari APBD yaitu TP PKK, PMI, Dekranasda dan P2TP2A, paska dirinya ditetapkan masuk dalam DCT.


SHARE

Tinggalkan Balasan