Bantah Soal Dana Pokir, DPRD Parigi Moutong Siap Buka DPA

0
97
Bantah Soal Dana Pokir, DPRD Parigi Moutong Siap Buka DPA
Anleg Partai Nasdem Parigi Moutong (Foto: Ahmad Nur Hidayat)

Parigi moutong, gemasulawesi.comKetua DPRD Kabupaten Parigi Moutong membantah adanya proses bagi-bagi anggaran dalam bentuk dana Pokir (Pokok pikiran) setiap Anggota legislatif (Anleg).

“Saya tidak mengetahui hal itu, siapa narasumbernya. Saya bingung, tidak ada dana Pokir. Justru kita menitip usulan warga berdasarkan hasil Musrenbang dan Reses untuk dimasukan kedalam rencana kegiatan sesuai skala prioritas Pemda. Kita tidak tahu dimana ditempatkan dan berapa nominalnya,” katanya, Rabu, 04 Desember 2019.

Ditemui media ini usai memimpin rapat intern di Sekretariat DPC Partai Nasdem, ia mengaku tidak mengetahui dugaan adanya gelontoran anggaran APBD tahun 2020 senilai 500 juta Rupiah, yang disebut-sebut telah dibagi kepada seluruh Anleg.

Ia bahkan mengaku, tidak ada Dana Pokir dengan total anggaran senilai 20 Miliar Rupiah. Ia menyanggah ada pembagian jatah anggaran untuk sekretariat dan kelembagaan DPRD.

Baca juga: Kemana Muara Puluhan Miliar Dana Pokir DPRD Parigi Moutong?

Sebelumnya, narasumber yang enggan namanya dikorankan, menyebutkan Pokir dibagi menjadi 300 juta dikelola sendiri dalam penyusunan programnya. Sementara Rp200 juta telah dikonversi dalam bentuk uang senilai Rp20 juta dengan asumsi 10 persen dari jumlah anggaran.

“Informasi itu diduga merupakan salah satu upaya tendensi politik oknum-oknum atas upaya pelaksanaan transparansi anggaran APBD yang diserukan partai pengusungnya,” tudingnya.

Dia menegaskan, tidak ada pokok pikiran dalam bentuk anggaran yang sudah di bagi-bagi, kemudian dibuatkan kegiatannya dan dimuat dalam Rencana Kegiatan Pemda.

Ia menganggap, informan yang memberikan data kepada media sudah membuat gaduh DPRD dan ingin menghancurkan kewibawaan Partainya.

“Kalau informannya dari Pemda, maka berarti Pemda sengaja memainkan ritme, seakan-akan DPRD terlihat tidak beres menjalankan kegiatan ini. Tidak ada dana Pokir itu, apa lagi bermerk, atau anleg yang kerjakan, nanti kita buka DPA setelah asistensi usai,” tegasnya.

Baca juga: 9 Desember Finalisasi Akhir Renstra OPD Parigi Moutong

Dia juga sempat meminta agar media ini memperlihatkan bukti validasi data, informasi, dan dokumen pendukung terkait dugaan bagi-bagi anggaran pokok pikiran dimaksud.

Kemudian dia menegaskan, salah satu pembuktian transparansi DPRD Parigi Moutong atas penggunaan APBD yaitu, DPRD akan membuka Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) APBD tahun 2020 kepada publik.

Dia mengungkapkan, akibat pemberitaan ini, menimbulkan potensi perombakan seluruh anggota DPRD Parigi Moutong, dari partai pengusungnya.

“Nanti kita akan buka DPA, kalau ada pekerjaan disitu tercantum nama saya, saya siap terima konsekuensinya, Kami berlima sudah di warning dari para petinggi partai jangan main ‘TAI’,” tegasnya.

Sementara itu soal pokok pikiran, Sutoyo menjamin DPRD Parigi Moutong periode saat ini, tidak akan bertindak sama seperti DPRD di daerah lain. Dirinya juga mengapresiasi peran media dalam menjalankan fungsi kontrolnya yang sama seperti DPRD.

Baca juga: Perkuat Pengawasan Pembangunan, Parigi Moutong Adopsi E-Monep Gorontalo

Laporan: Tim Gemasulawesi

Tinggalkan Balasan