Bahas LHP BPK-RI, DPRD Parimo Bentuk Pansus

0
78
Bahas LHP BPK-RI, DPRD Parimo Bentuk Pansus
Rapat paripurna pembentukan Pansus LHP BPK-RI (Foto: Rafii)

Parimo, gemasulawesi.comBahas tindak lanjut LHP BPK-RI, DPRD Kabupaten Parimo, Provinsi Sulawesi Tengah, membentuk Panitia khusus (Pansus).

Diketahui, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI merupakan laporan keuangan Pemda Parimo Tahun 2018.

Dari pantauan gemasulawesi.com, di ruang rapat DPRD Parimo, Jumat, 14 Juni 2019, rapat dipimpin oleh unsur pimpinan DPRD Parimo, Taufiq Borman.

Nampak pada rapat pembentukan Pansus bahas LHP BPK-RI, hadir 19 Anggota legislatif (Anleg) dari 40 keseluruhan anggota DPRD Parimo.

Turut juga hadir dalam rapat paripurna ke sepuluh DPRD Parimo, perwakilan dari Pemda Parimo, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Arman Maulana.

Dalam sidang, Alfred Tonggiro Anleg DPRD Parimo mengusulkan, anggota Pansus Ranperda yang merangkap menjadi Pansus tindak lanjut LHP-BPK.

Senada dengan Alfred Tonggiro, Arif Alkatiri yang juga Anleg DPRD Parimo mengungkapkan pembahasan Ranperda LPJ Tahun 2018 Parimo dan LHP-BPK merupakan satu kesatuan.

“Sebaiknya rapat kali ini langsung menetapkan unsur anggota Pansus Ranperda LPJ, karena area pembahasannya sama,” jelas Arif Alkatiri.

Ia melanjutkan, Pansus Ranperda Parimo membahas pertanggungjawaban APBD Parimo Tahun 2018 yang belum diaudit.

Sedangkan, pembahasan tindak lanjut LHP BPK-RI merupakan pembahasan laporan hasil audit BPK-RI.

Pada akhirnya, seluruh peserta rapat menerima dan memutuskan anggota Pansus Ranperda LPJ APBD Parimo Tahun 2018, juga menjadi Pansus LHP BPK-RI.

Baca juga: Bahas Raperda RPJMD Parimo, DPRD Bentuk Pansus

Selain Pansus LHP BPK-RI, DPRD juga bentuk Pansus Ranperda APBD Parimo tahun 2018

Sebelumnya, Pansus Ranperda DPRD Parimo secara simultan, mengadakan rapat pertemuan dengan sejumlah OPD terkait membahas APBD Parimo Tahun 2018.

Sejumlah Anleg DPRD Parimo mempertanyakan adanya selisih sekitar 22 Miliar Rupiah pendapatan daerah yang meleset dari target.

Melesetnya pendapatan daerah tersebut, turut juga berimbas kepada belanja daerah yang ikut meleset tidak sesuai perencanaan awal.

Namun, LPJ APBD Parimo tahun 2018 yang dibahas Anleg beserta Pemda Parimo, belum menyertakan hasil audit dari BPK-RI.

Dengan adanya rilis LHP BPK-RI, maka pembahasannya akan disandingkan dengan Ranperda LPJ APBD Parimo yang telah lebih dahulu diterima DPRD Parimo.

Baca juga: Pansus DPRD Parimo Bahas LPJ APBD 2018

Laporan: Muhammad Rafii

Tinggalkan Balasan