Asesmen Kompetensi Minimum Siswa Tidak Perlu Bimbel

waktu baca 2 menit
Tangkapan Layar Halaman Facebook DPR-RI.

Berita Nasional, gemasulawesi- Dalam penerapan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) untuk siswa kedepannya Bimbingan belajar atau Bimbel tidak perlu dilakukan oleh orang tua siswa.

Menurut Nadiem Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, Senin 16 November 2020 dalam rapat kerja bersama komisi X DPR RI mengatakan, Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM tidak ada pada bimbel manapun.

Baca juga: 32 Orang Ikuti Assement Jabatan Eselon II Parigi Moutong

“Saya harap kepada teman teman media untuk menyampaikan ini, tidak ada keperluan apapun untuk melakukan persiapan murid murid dalam menghadapi AKM. Tidak ada konsekwensi apapun bagi siswa maupun guru dalam Asesmen Nasional (AN) ini,” tegasnya.

Intinya kata Nadiem, tidak ada gunanya keluarkan uang untuk Bimbel karena pertimbangan tidak ada konsekwensinya bagi murid karena menjadi evaluasi sekolah dan AKM tidak bisa dibimbelkan.

Baca juga: Satu Warga Sipayo Terkonfirmasi Positif Corona

“Inilah adalah kompetensi kemampuan bernalarnya murid, tidak ada pada bimbel manapun,” ujarnya sambal tertawa kecil.

Ia mengatakan, pihaknya ingin melakukan pemotretan situasi yang ada. Tidak bisa hanya dengan melakukan bimbel secara cepat meningkat.

Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perbukuan, pada Kemendikbud Totok Suprayitno, menjelaskan tentang persiapan AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar.

Baca juga: Murid SMK Muhammadiyah Parimo Ikuti UNBK

“Ketika kegiatan yang kelihatannya terpisah tersebut, sebenarnya adalah kegiatan terpadu kami sebut Asesmen Nasional (AN). Dirancang untuk memantau dan meregulasi sistem Pendidikan dasar dan menengah,” tuturnya.

Ia menjelaskan, sebagaimana yang diamanatkan pada UU Sisdiknas khususnya pasal 57 ayat 1 dan pasal 59 ayat 1. Dimana pemerintah dan pemerintah daerah, melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis Pendidikan.

Baca juga: Masih Dibawah Standar Kebutuhan Hidup Layak, Upah Minimum Sulawesi Barat Disorot

“Asesmen Nasional atau AN ini tidak mengukur prestasi siswa, terkaitprestasi siswa itu diukur oleh pendidik dan satuan Pendidikan,” terangnya.

Lanjut Totok Suprayitno, ada beberapa elemen kebijakan Asesmen Nasional atau AN yang perlu untuk diketahui.

Pertama kata dia, AN hanya diikuti sebagian siswa atau hanya mengambil sampel yang dipilih secara acak dari kelas 5, 8 dan 11 dari setiap sekolah dan madrasah.

AN 2021 kata dia, digunakan sebagai baseline, tanpa konsekwensi pada guru, sekolah dan pemerintah daerah.

Baca juga: Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Naik 8,51 Persen

Laporan: Naufal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.