Banner Dinkes 2021 (1365X260)

Aparat Desa Segel Kantor di Marana, Donggala

Aparat Desa Segel Kantor di Marana, Donggala
Foto: Illustrasi garis polisi.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Aparat Desa Marana Donggala Kecamatan Sindue, Sulawesi Tengah, menyegel kantor akibat belum terima gaji sekitar 10 bulan.

“Itu sebagai bentuk protes kepada Pemda Donggala menahan dana desa,” ungkap Kaur Pemerintahan Pemdes Marana, di Donggala, Selasa 22 Juni 2021.

Ia menyebut, dirinya bersama teman-teman aparat Desa Marana segel kantor, karena tidak menerima gaji dan tunjangan sejak terangkat 1 Agustus 2020 – 21 Juni 2021.

Tidak adanya penerimaan gaji kata dia, akibat bobolnya Dana Desa Marana pada bulan Agustus dan September 2020 silam.

“Bagaimana kami terima gaji dan tunjangan kalau rekening desa sudah di bobol,” sebutnya.

Baca juga: Pembayaran Gaji ASN di Tolitoli Molor Dua Bulan, Ini Alasan Pemda

Ia menambahkan, dengan di bobolnya Dana Desa, bukan hanya gaji dan tunjangan aparat desa yang tidak dibayarkan. Tapi Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga tidak bisa dibayarkan.

Selain aparat Desa Marana segel kantor dengan kayu, masyarakat menuntut program BLT, padat karya serta program penanganan covid 19 dibayarkan secara tunai.

Baca juga: Berikut Besaran Gaji Ribuan Pegawai KPK Baru Dilantik

Buntut penyegelan itu, tidak adanya pelayanan di desa.

Diketahui, Dana Desa sebagaimana didefinisikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (PP 47/2015), sebagai dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Baca juga: Pembayaran Gaji ASN di Poso Kembali Molor

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pada PP 47/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (PP 11/2019), tidak dikenal istilah honorarium, melainkan penghasilan tetap.

Kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diberikan penghasilan tetap dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Baca juga: Segel Rumah Makan, Ini Alasan Pemda Majene

Laporan: Rafiq

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post