Anleg Parimo Pertanyakan Distribusi DAK DAU APBD 2020

Anleg Parimo Pertanyakan Distribusi DAK DAU APBD 2020
Rapat Banggar DPRD Parimo (Foto: Ist)

Parigi moutong, gemasulawesi.com Anggota legislatif (Anleg) DPRD mempertanyakan distribusi DAK dan DAU Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun 2020.

“Dalam postur APBD, belanja modal lebih kecil. Sementara DAK dan DAU jumlahnya mencapai ratusan miliar Rupiah. Ini mesti menjadi perhatian,” ungkap Ketua DPRD Parigi Moutong Sulawesi Tengah, Sayutin dalam sidang Banggar di kantor DPRD, Jumat, 22 November 2019.

Read More

Ia mengatakan, belanja daerah dalam rancangan APBD Parigi Moutong Sulawesi Tengah mencapai sekitar 1,2 Triliun Rupiah. Sementara, pendapatan daerah akumulasinya adalah 1,6 Triliun Rupiah. Rincian belanjanya, berupa belanja tidak langsung senilai 1,7 Triliun Rupiah, belanja langsung 500 Miliar Rupiah.

Menyambung pernyataan Ketua DPRD Sayutin, Anggota legislatif (Anleg) DPRD Parimo H. Suardi menanyakan distribusi kelebihan DAK dan DAU kemana saja.  Ia mempertanyakan alasan sehingga belanja tidak langsung (DAU) sangat besar porsinya mencapai 800 Miliar Rupiah.

Baca juga: Target Pembangunan Puluhan Desa Stunting Parigi Moutong Sulawesi Tengah

Anggota Banggar DPRD Parimo, Alfreds Tonggiro pun sama menanyakan anggaran DAU senilai 29 Miliar, diantaranya mayoritas membiayai program stunting.

“Nilai untuk program stunting hingga 20 Miliar Rupiah,” ungkap Alfreds Tonggiro.

Sementara itu, Kepala BPKAD Parimo, Yusrin menjelaskan total perbedaan anggaran di KUA PPAS dan RAPBD 2020 senilai 400 Miliar diantaranya untuk 387 Miliar Rupiah DAK dan kelebihan DAU senilai 29 Miliar Rupiah.

Ia melanjutkan, 387 Miliar DAK untuk didistribusikan ke OPD terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Disperindag, DLHK dan lainnya.

Baca juga: Kanwil Kemenag Sulawesi Barat Gelar Maulid Nabi Muhammad SAW

Rincian DAU antara lain, sekitar enam Miliar untuk dana program PPPK, dana kelurahan 1,3 Miliar, dan dana tambahan kepala desa. Sedangkan untuk program stunting masuk Dana Insentif Daerah (DID) senilai 12 Miliar Rupiah

“Distribusi program stunting ke Bappelitbangda Parimo, Dinas Kesehatan, DPMPD, dan Diknas,” jelasnya.

Ia melanjutkan, selisih belanja tidak langsung yang didalamnya termasuk BOP PAUD, sertifikasi guru dan lainnya.

Untuk DAK dan DAU tambah dia, tetap menunggu Juknis dari pemerintah pusat sebelum dimasukkan dalam APBD 2020. Tujuannya, untuk kevalidan imputan data.

“Rata-rata dana tambahan yang akan didistribusikan adalah adalah DAK dan DAU bermerek,” tutupnya.

Baca juga: Bapenda Parigi Moutong Sulawesi Tengah Sebut Sebelas Pajak Bisa Dongkrak PAD 2020

Laporan: Muhammad Rafii

banner 728x90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.