Anleg DPRD Pertanyakan Pembukaan Kantor OPD di Tinombo

3
136
Anleg DPRD Pertanyakan Pembukaan Kantor OPD di Tinombo
Rapat DPRD Parimo (Foto: Ist)

Parimo, gemasulawesi.com- Anleg DPRD Kabupaten Parimo, Provinsi Sulteng, mempertanyakan dasar hukum penempatan kantor perwakilan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kecamatan Tinombo.

Hasil penelusuran gemasulawesi.com, hal tersebut disampaikan sejumlah anggota DPRD dalam dokumen pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Parimo, Senin, 1 April 2019.

Dalam rapat Paripurna pembahasan Rancangan awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Parimo beberapa waktu lalu, sejumlah Anggota legislatif (Anleg) mempertanyakan hal yang sama.

“Pemda tidak pernah membahas secara bersama rencana pembukaan kantor perwakilan semua OPD di Tinombo,” ungkap Sugeng Salilama Anleg Partai PDI Perjuangan.

Pasalnya kata dia, hal itu tidak termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan dan pembiayaan daerah tahun 2019.

Menurut dia, kebijakan Bupati Parimo melanggar Peraturan daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019.

“Jadi, biayanya darimana untuk pembiayaan kantor perwakilan yang dapat menghabiskan anggaran daerah,” terangnya.

Menurutnya, kebijakan yang terkesan tiba masa tiba akal tersebut akan menggeser program yang telah ada dalam perencanaan sebelumnya.

Sehingga lanjut dia, Pemda berpotensi gagal implimentasikan programnya sendiri untuk membangun Parimo lebih baik lagi.

“Sarannya, lebih baik anggarannya dipergunakan untuk program kesejahteraan masyarakat Parimo,” ungkapnya.

Kebijakan Bupati parimo tersebut, kembali dipertanyakan Anleg dalam forum pembahasan Rancangan peraturan daerah (Raperda) RPJMD belum lama ini.

Sayangnya, hal itu tak mendapat jawaban yang jelas dari sejumlah pejabat eksekutif yang menghadiri forum tersebut.

Baca juga: DPRD Parimo Menyarankan Isi RPJMD Jangan Khayalan

Laporan: Muhammad Rafii

3 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here