Anggaran PPPK Parigi Moutong Sedot Rp87 Miliar

Anggaran PPPK Parigi Moutong Sedot Rp87 Miliar
Foto: Sekda Parigi Moutong, Zulfinasran.
Jangan Lupa Share

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Pemerintah daerah memperkirakan total anggaran PPPK Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, senilai Rp 87 Miliar.

“Itu untuk pembiayaan gaji dan tunjangan PPPK dengan kuota yang ada,” ungkap Sekretaris daerah Parigi Moutong, Zulfinasran Ahmad, via sambungan telepon, Sabtu 10 Juli 2021.

Total anggaran PPPK Parigi Moutong untuk membiayai 2343 formasi guru dan kesehatan.

Berdasarkan petunjuk pemerintah pusat, pembiayaan gaji dan tunjangan PPPK yang telah lulus usai pelaksanaan seleksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.

Sehingga, menjadi wajib untuk setiap daerah menyiapkan dan membahasnya dalam tahapan pembahasan APBD tahun 2022 bersama pihak legislatif.

“Skema anggaran pembiayaan gaji dan tunjangan itu disiapkan untuk telah ditetapkan. Jadi tidak menunggu lagi hasil seleksi saat ini sedang dilakukan,” sebutnya.

Baca juga: DPRD Tunggu Usulan Pembiayaan PPPK Parigi Moutong

Skema anggaran PPPK Parigi Moutong itu berdasarkan amatan pada pelaksanan seleksi CPNS beberapa waktu lalu. Hanya satu atau dua orang saja dinyatakan tidak lulus.

Apalagi, pada tahapan seleksi PPPK itu, peserta diberikan tiga kali kesempatan.

Baca juga: PPPK Juga Terima Tunjangan Layaknya PNS 

Anggaran PPPK Parigi Moutong Sedot Rp87 Miliar
Foto: Illustrasi penerimaan PPPK Parigi Moutong.

Anggaran penerimaan formasi PPPK dibahas di APBD 2022

Sehingga, kesiapan anggaran PPPK Parigi Moutong senilai akan dibahas pada APBD tahun 2022. Guna mengantisipasi pemenuhan kuota itu.

“PPPK ini kalau tidak lulus, diberikan kesempatan hingga tiga kali. Khususnya bagi tenaga guru,” ujarnya.

Intinya, jika pembiayaan gaji dan tunjangan tenaga guru itu tetap menjadi beban daerah. Konsekuensinya ada belanja publik tidak dapat terpenuhi, hampir di seluruh sektor.

Baca juga: Gempa M4,1 Kota Palu, Guncangan Terasa Hingga Sigi

Pemda Parigi Moutong tetap konsultasi ke pemerintah pusat. Diharapkan menambah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pembayaran gaji dan tunjangan kepada PPPK dan CPNS khususnya.

“Ini akan tetap akan bahas sesuai dengan struktur APBD yang ada, ditambah dengan pembiayaan itu. Meskipun belum ada kepastian dari pusat, ada ketambahan DAU atau tidak,” jelasnya.

Baca juga: Parigi Moutong Batalkan Tatap Muka di Sekolah

Pihaknya mengakui, dengan dibukanya seleksi PPPK khususnya tenaga guru akan sangat pemenuhan kebutuhan guru disetiap daerah.

Disisi lain kata dia, Pemda terbebani dengan postur pembiayaan anggaran PPPK Parigi Moutong.

“Jadi tinggal menunggu saja nanti, mana yang diprioritaskan dan mana yang ditunda dulu. Sehingga, mau tidak mau kita harus hemat,” tutupnya.

Baca juga: Dinkes Belum Jadwalkan Vaksinasi Anak Parigi Moutong

Laporan: Novita Ramadhani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post