Aneh, Hasilkan PAD 60 Miliar, Anuntaloko Keluhkan Utang 9 Miliar

0
119
Tampak Nurlela Harate saat hearing di DPRD. (ft-Daniel)
SHARE

Laporan: Daniel

PARIMO, gemasulawesi.com- Sekitar Rp 60 Miliar Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari RS Anuntaloko untuk digunakan sendiri tak mampu tutupi hutang rumah sakit tersebut, yang hanya sekitar Rp 9 Miliar.

Janggalnya pengelolaan langsung anggaran PAD sekitar Rp 60 Miliar tersebut, menyusul data yang diungkap Nurlaela Harate sendiri, saat Hearing di DPRD Parimo, Rabu, 9 Januari 2019. Kata ia, salah satu dasar yang pertimbangan pihak RS Anuntaloko Parigi mengeluarkan kebijakan mengambil jaminan kepada warga yang tidak mampu membayar biaya pengobatan adalah utang-piutang yang di RS tersebut mencapai puluhan Miliar rupiah.

Sambil membuka data yang dimilikinya, Nurlaela Harate merinci daftar utang RS Anuntaloko Parigi hingga tahun 2018.

Ia mengungkapkan, utang RS Anuntaloko kepada pihak luar yaitu senilai Rp 9 Miliar lebih, ia juga merincikan utang yang berasal dari berbagai kegiatan tersebut. Diantaranya, obat-obatan, alat perhotelan pakai habis, bahan baku untuk sterilisasi, bahan baku Unit Transfusi Darah (UTD), bahan baku laboratorium, bahan baku radiologi, bahan baku loundri, bahan baku gas O2, makanan dan minum kering, pemenuhan darah PMI, gelang pasien yang merupakan standrisasi, pemeliharaan gedung kantor.

“Ini perlu saya sampaikan pak, karena mereka (pegawai RS Anuntaloko) minta saya sampaikan,” ungkapnya, kepada sejumlah anggota dewan yang hadir.

Kemudian, Nurlaela juga merincikan total piutang RS Anuntaloko Parigi. Jaminan persalinan (Jampersal) sebesar Rp 900 juta lebih, BPJS terhitung dibayarkan kepada kami rata-rata Rp 3,5 Miliar dan kami diutangi sebanyak 14 Miliar, pasien tunai senilai Rp 200 juta lebih.

“Daftar piutang, jadi pihak luar yang berhutang kepada kami, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar Rp 4 Miliar Lebih, Sehingga total piutang yang dari luar kepada kami senilai Rp 20 Miliar lebih,” jelasnya.

Hal itu, sontak mendapat teriakan “hu” dan tepuk tangan sebagian pegawai yang ikut hadir berdesakan diruang Paripurna DPRD Parimo. Respon pegawai tersebut memberi isyarat adanya hak mereka sebagai perawat saat menangani pasien Jamkesda sebelum adanya kebijakan untuk beralih ke BPJS yang belum dibayarkan hingga kini.

Sebelumnya, terungkap pendapatan RS Anuntaloko sekitar Rp 60 Miliar yang kemudian dipakai sendiri. Saat sejumlah warga, yang tergabung dalam Front Peduli Masyarakat Miskin Parimo (FPM2P) melakukan aksi damai belum lama ini, menuntut DPRD Parimo melakukan hearing kepada pihak RS Anuntaloko Parigi terkait kebijakan menerima barang berharga milik warga, yang tidak mampu membayar biaya pengobatan untuk dijadikan jaminan pihak RS Anuntaloko Parigi.

Saat menerima masa aksi di ruang Paripurna DPRD Parimo, salah satu anggota legislatif fraksi golkar, I Made Yastina menyayangkan kebijakan pihak RS Anuntaloko yang menurutnya tidak memiliki dasar hukum, serta meminta agar DPRD dan pemerintah bersepakat untuk melakukan audit RS Anuntaloko Parigi melalui lembaga Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Status BLUD dengan kebijakan pos berhadapan kata ia, memberikan keleluasaan kepada pihak RSUD Anuntaloko Parigi untuk langsung mengelola anggaran tanpa melalui pembahasan dengan pihak DPRD Parimo.

“Bicara dasar hukum jelas tidak ada, aturan tentang mengambil jaminan. kemudian, kita tahu bersama ada sekitar Rp 60 Miliar PAD dikelola sendri oleh Rumah Sakit, tapi siapa yang tahu peruntukannya, saya yakin ini semua luput kita,” tegasnya.


SHARE

Tinggalkan Balasan