Aliansi Warga Adukan Masalah Pilkades ke DPRD Parimo

0
229
Aliansi Warga Adukan Masalah Pilkades ke DPRD Parimo
Rapat dengar pendapat DPRD Parimo dengan Warga Desa dan DPMD (Foto: Rafii)

Parimo, gemasulawesi.com Aliansi warga desa adukan berbagai permasalahan yang mencuat pada Pilkades serentak kepada DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulteng.

Aliansi warga desa yang diwakili oleh Jalaludin memberikan keterangan kepada Anggota legislatif (Anleg) DPRD Parimo. Dalam rapat lintas komisi dengar pendapat dengan DPMD dan Bagian Hukum Setda Parimo.

“Pelaksanaan Pilkades di beberapa desa di Parimo banyak masalah dan berpotensi cacat hukum,” ungkap Jalaludin, Kamis, 4 Juli 2019.

Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang Husen Mardjengi menanyakan langsung kepada perwakilan dari beberapa desa yang bersengketa. Terdapat perwakilan dari desa Olaya, Pombalowo, Bambalemo Ranomaisi dan beberapa desa lainnya.

Keseluruhan permasalahannya seragam mulai dari indikasi ketidaknetralan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD). Status anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dinilai cacat hukum. Hingga ada calon Kades yang pernah menjadi calon legislatif.

Anleg DPRD Parimo, Hazairin Paudi menegaskan berbagai permasalahan pasca penetapan hasil Pilkades oleh BPD. Dapat diadukan ke Bupati melalui DPMD. DPRD bertindak sebagai pengawas dan penyalur aspirasi masyarakat.

“Kami menilai ada beberapa hal yang tidak diatur dalam Perbup terkait Pilkades serentak Parimo tahun 2019. Sehingga ada celah kekisruhan terjadi seperti yang sedang terjadi saat ini,” ungkap Hazairin Paudi.

DPMD bentuk tim penyelesaian sengketa Pilkades aduan Aliansi Warga Desa    

Kadis PMD Parimo, Fit Dewana menjawab beberapa aduan terkait masalah yang terjadi dalam Pilkades serentak Parimo tahun 2019. Dengan membentuk tim penyelesaian sengketa Pilkades.

“Tim bekerja dengan melihat lebih detail permasalahan dari setiap desa. Kemudian akan merekomendasikan hasilnya penelusurannya kepada Bupati dan DPRD,” ungkap Fit Dewana.

Ia melanjutkan, tim tersebut akan mensinkronkan aturan perundangan yang berlaku terkait desa untuk menyelesaikan masalah sengketa Pilkades. Walaupun dalam Perbup Parimo terkait Pilkades, tidak mengatur status Caleg yang mencalonkan Kades.

Pihaknya beserta Bagian Hukum Setda Parimo juga akan melihat status BPD yang juga dipermasalahkan keabsahan status hukumnya. Mengingat BPD yang membentuk P2KD sebagai pelaksana Pilkades.

Akhir rapat, DPRD Parimo memberikan rekomendasi untuk DPMD agar segera menyelesaikan sengketa Pilkades tahun 2019. Kemudian, juga menyarankan memperbaiki regulasi pedoman pelaksanaan Pilkades serentak Parimo.

Laporan: Muhammad Rafii

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here