Akomodir Kucuran Dana Rekon, APBD Parimo Bisa Dirubah


Akomodir Kucuran Dana Rekon, APBD Parimo Bisa Dirubah
Illustrasi dana rekon Sulteng

Parimo, gemasulawesi.com APBD Parigi moutong (Parimo) dirubah untuk akomodir kucuran dana rekonstruksi pasca bencana tahun 2018 senilai 66 Miliar Rupiah.

“Jika APBD Perubahan Parigi Moutong 2019 belum disetujui bersama DPRD, maka bisa dirubah karena dana rekonstruksi sudah jelas peruntukkannya,” ungkap Kepala BPKAD Parimo, Yusrin saat rapat dengan DPRD, di kantor DPRD, Senin, 28 Oktober 2019.

Ia melanjutkan, hal itu sesuai dengan surat dari BNPB dan Kementerian Keuangan kemarin tentang dana rekonstruksi bencana sebagaimana diatur dalam Permendagri dan PMK.

Sama halnya jika APBD Perubahan sudah disetujui kata dia, masih bisa diubah. Namun, dalam laporan keuangan akan masuk dalam catatan laporan daerah, anggaran akan diusulkan dalam proses pembahasan.

Baca juga: DPRD Khawatir Pelayanan RSUD Anuntaloko Parimo Jadi Buruk

“Sesuai peraturan perundang-undangan, ketika anggaran sudah masuk ke kas daerah dan melekat pada batang tubuh APBD Parimo, maka wajib dibuatkan laporan,” tegasnya.

Walaupun, pelaporan kucuran dana rekonstruksi senilai senilai Rp 66 milyar bagi korban terdampak bencana dari pusat ke kas daerah lambat untuk disampaikan.

Ia mengakui, dana miliyaran Rupiah rekonstruksi yang lambat masuk ke kas daerah jadi faktor penyebab lambatnya proses pembahasan APBD 2020.

“Rincian penggunaan anggaran Rp 66 Miliyar antara lain Rp 64 milyar untuk bantuan ke masyarakat dan Rp 2 milyar lebih untuk pendampingan. Itu sudah ada pada kami,” jelasnya.

Baca juga: Pengumuman Penerimaan CPNS 2019 Molor

Menurutnya, pengelolaan dana rekonstruksi diberikan jangka waktu 12 bulan dari tanggal transfer BNPB. Sehingga, dalam waktu yang sempit Kementerian Keuangan bertindak mengeluarkan peraturan 224 tahun 2017.

Kemudian, BNPB mengeluarkan peraturan terkait jumlah dana rekonstruksi bencana untuk Parimo sebesar Rp 66 milyar lebih.

“Pada waktu Wakil Presiden datang ke Palu, dia memerintahkan agar dana itu secepatnya ditindak lanjuti,” terangnya.

Sementara itu anggota DPRD Parimo, Alfres M Tonggiro mengatakan, dalam pelaksanaan dana rekonstruksi bencana untuk Parimo itu, pihaknya ingin mengkonsultasikan langsung kepada pihak BNPB pusat.

Baca juga: Zalzulmida Djanggola Janjikan 500 Lansia Parimo Terima Bantuan

Tujuannya, guna memperjelas aturan main dalam proses kegiatan dilapangan, karena DPRD tidak lagi menginginkan timbulnya persoalan di masyarakat seperti proses pekerjaan sebelumnya.

“Keinginan kami, andai kata dana itu bisa dikucurkan secara langsung kepada masyarakat secara tunai maka itu lebih baik. Makanya kami harus memastikan benar mekanisme penyalurannya melalui BNPB,” harapnya.

Diketahui, kucuran dana rekonstruksi pasca gempa bumi 28 September 2018 sebesar Rp 66 milyar lebih diperuntukan untuk rumah rusak sedang dan ringan di Kabupaten Parimo, Sulawesi Tengah.

Baca juga: Rekrutmen CPNS 2019, Mamuju Sulawesi Barat Dapat Kuota Delapan Formasi Guru

Laporan: Muhammad Rafii


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Gema

One Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Share via
Share this