77 Pejabat Parigi Moutong, Belum Laporkan Harta Kekayaan

  • Whatsapp
77 Pejabat Parigi Moutong, Belum Laporkan Harta Kekayaannya
Kepala BKPSDM Parigi Moutong, Ahmad Saiful. GemasulawesiFoto/AhmadNurHidayat.

Parigi moutong, gemasulawesi.com Sebanyak 77 Pejabat daerah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), belum melaporkan harta kekayaan tahun 2018.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parigi Moutong, Ahmad Saiful, Rabu, 5 Februari 2020.

Bacaan Lainnya

“Berdasarkan data yang kami miliki sebagai admin daerah, masih 77 orang pejabat daerah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Parigi Moutong atau sebanyak 31,06 persen belum melakukan laporan, dari total 248 wajib lapor,” ungkapnya.

Seharusnya kata dia, setiap pejabat daerah yang nota bene adalah penyelenggara negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setiap tahunnya. Melalui tenaga admin disetiap OPD yang kemudian diteruskan kepada BKPSDM yang ditunjuk sebagai Admin daerah.

Pasalnya lanjut dia, LHKPN bagian dari pemantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap harta kekayaan para penyelenggara negara. Dia menyebutkan, dari total 248 Pejabat Parimo yang masuk dalam kategori sebagai wajib lapor, sebanyak 171 pejabat telah melakukan pelaporan LHKPNnya untuk tahun 2018.

“Dari jumlah itu, 145 orang diantaranya melaporkan secara tepat waktu. Sedangkan 26 orang pejabat daerah di Parigi Moutong tercatat terlambat melaporkan,” sebutnya.

Kemudian, berdasarkan aturan penyelenggara negara di daerah yang masuk dalam kategori wajib lapor LHKPN setiap tahunnya adalah Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon tiga dan empat.

Dia menuturkan, meskipun sanksi yang diberikan kepada pelanggar, dianggap tidak begitu berat. Namun pelaporan LHKPN secara tidak langsung dapat menjawab dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan seorang pejabat.

“LHKPN ini juga, sangat membatu KPK menganalisa harta kekayaan pejabat. Dengan laporan itu, KPK dapat menganalisa apakah seorang pejabat terindikasi korupsi atau tidak dengan melakukan penilaian berdasarkan harta kekayaannya,” tuturnya.

Dia mengatakan, rencananya Kabupaten Parigi Moutong bakal melakukan pelaporan LHKPN dimulai dari pejabat tingkat eselon empat.

“Kalau yang sekarang itu masih dimulai dari kepala bidang. Kedepannya Parigi Moutong akan melakukan pelaporan LHKPN dimulai dari Kepala seksi,” tandasnya.

Baca juga: Hakim Putuskan Samsurizal Cs Kembalikan Dana 4,9 Miliar Rupiah

Laporan: Ahmad Nur Hidayat

banner 728x90

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.