30 Persen Belanja Daerah Tidak Bermanfaat untuk Masyarakat

waktu baca 2 menit
Foto: Illustrasi belanja APBD.

Berita nasional, gemasulawesi– Temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut sekitar 30-40 persen belanja daerah melalui APBD dinilai tidak menghasilkan manfaat apa pun bagi masyarakat.

“Temuan ini didapat saat sejumlah pegawai kami turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran, meski di tengah pandemi covid 19. Skema pemantauan menggunakan remote audit,” Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di acara diskusi Badan Pengawas Keuangan (BPK), Selasa 22 Juni 2021.

Pemantauan menggunakan remote audit. Kondisi belanja daerah tidak bermanfaat harus segera diatasi, khususnya di masa pandemi ketika anggaran pemerintah memegang peranan penting dalam menopang perekonomian daerah maupun nasional.

Sebab, anggaran itu seharusnya bisa menyasar tepat ke masyarakat membutuhkan dan mengejar target-target pembangunan.

Sehingga, harapan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, tingkat kesehatan dan pendidikan membaik.

“Ini perlu kita perbaiki agar benar-benar menghasilkan manfaat,” ujarnya.

Namun, pihak BPKP enggan mengungkap lebih jauh daerah mana yang dimaksud, serta anggaran pada program apa saja.

Bahkan, BPKP juga sering menemukan data-data ganda dalam penyaluran program pemerintah. Misalnya soal data kemiskinan, kesehatan, dan lainnya.

“Kemarin juga sempat ada isu ribuan ASN yang katanya fiktif, jadi ini perlu dilihat lagi data-data seperti ini,” imbuhnya.

Baca juga: BPS: 2020, Tiga Lapangan Usaha Penyumbang PDRB Parigi Moutong

Untuk itu, BPKP masih terus melakukan pengawasan laporan keuangan pemerintah melalui skema remote audit.

Sebab, meski pandemi covid 19 membuat proses audit tidak 100 persen bisa dilihat ke lapangan. Namun, pemeriksaan secara riil tetap diperlukan untuk menjamin keakuratan pengawasan atas penggunaan anggaran pemerintah.

“Kayak kemarin kita remote audit juga soal APD, PCR, itu kita ke gudang, ke lapangan, meski kita ditakut-takuti kalau masuk gudang bisa kena covid, tapi kita tetap ke lapangan, meski selektif memilih karena tidak semua bisa dilakukan,” tuturnya.

Remote audit, dilakukan tidak hanya memanfaatkan kunjungan ke lapangan sesekali waktu, tapi juga saluran lain.

Mulai dari riset, pertemuan virtual, aplikasi audit SIERA, data forensik, hingga telepon dan e-mail.

Selain itu, remote audit juga memberi beberapa manfaat, yaitu jangkauan audit jadi lebih luas, sampel lebih banyak, auditor bisa berkonsentrasi pada analisisnya.

Sehingga, kualitas pengawasan meningkat, mengurangi risiko kesehatan di masa pandemi, tetap ada jejak audit yang jelas, hingga efisiensi waktu dan biaya audit.

Namun, remote audit ada juga tantangan yang dihadapi, sebab aplikasi IT kadang kala tidak langsung mempermudah tapi membuat pembelajaran, dan adaptasinya butuh waktu. Begitu juga ketika jaringan rusak hingga masalah kerahasiaan data. (***)

Baca juga: BPKP Evaluasi Progres Program Stunting Parigi Moutong

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.