2020, Pelaksanaan Terakhir Ujian Nasional

Empat Pokok Kebijakan Pendidikan ‘Merdeka Belajar’

0
24
2020, Pelaksanaan Terakhir Ujian Nasional
Illustrasi jenjang pendidikan, PedomanBengkuluFoto.

Jakarta, gemasulawesi.com Kemendikbud mengambil kebijakan pada tahun 2020, merupakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk terakhir kalinya.

“Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi). Dan penguatan pendidikan karakter,” ungkap Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim, dikutip dari laman Kemendikbud, di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.

Pelaksanaan ujian akan dilakukan siswa yang berada di tengah jenjang sekolah. Sehingga, dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

“Arah kebijakan pelaksanaan terakhir Ujian Nasional 2020, juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,” tutur Mendikbud.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Mendikbud menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”.

Program itu meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

“Empat program pokok kebijakan pendidikan akan menjadi arah pembelajaran kedepan. Tujuannya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tegasnya.

Baca juga: Kemajuan Proyek Pembangunan GOR Parigi Moutong Dibawah 50 Persen

Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN kata dia, pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya pihak sekolah.

Ujian dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis. Atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya).

“Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran,” terangnya.

Sedangkan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP.

Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.

“Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif. Sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup,” jelas Mendikbud.

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel. Tujuannya, untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah.

“Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” ujarnya.

Mendikbud berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan.

“Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru,” tutupnya.

Baca juga: Ratusan Juta Anggaran Stok Darah BLUD RSUD Anuntaloko Parigi Moutong ‘Tidak Jelas’

Sumber: Kemendikbud

Tinggalkan Balasan